Sesi 1. Aspek Strategis Peran Lembaga dalam Sistem Kesehatan (Governance System)

Deskripsi:

Sesi pertama ini membahas mengenai peran dan fungi Lembaga-lembaga yang berada dalam sistem kesehatan (lingkungan sistem). Peran dan fungsi ini antara lain fungsi Regulator, pemberi pelayanan kesehatan, sampai ke pembayar. Fungsi-fungsi ini diharapkan mendukung Tujuan sistem kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan, kaitannya dengan indikator-indikatornya. Dalam hubungannya dengan tujuan system kesehatan, fokus manajemen stratejik berhubungan dengan dinamika lembaga seperti rumah sakit, dinas kesehatan, BPJS, atau LSM. Dinamika lembaga ini ada yang bisa berkembang, stagnan atau menurun fungsi dan kinerjanya. Dinamika kemajuan atau kemunduran lembaga yang terkait dengan fungsinya ini yang menjadi inti dari konsep strategi. Ada lembaga yang berperan startegis di system kesehatan, ada yang tidak. Di dalam sesi ini dibahas pula mengenai siapa yang melakukan pemikiran strategis, menyusun rencana strategis, dan melaksanakannya.

Dosen Pengampu: Laksono Trisnantoro

Learning Objectives:

  1. Menerangkan aspek strategis peran lembaga dalam sistem kesehatan
  2. Memahami tahapan proses manajemen stratejik
  3. Mampu mengaplikasikan manajemen stratejik untuk lembaga kesehatan

Referensi:

  1. P. 2015. Strategic Management in the Public Sector. Routledge Publication
  2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005-2025 Depkes RI

Sesi 2. Posisi Analisis Situasi dalam Penyusunan Master Plan dan Renstra SKPD

Deskripsi:

Langkah awal dalam mengelola sebuah lembaga adalah melakukan pemikiran strategis. Dalam hal ini orientasi ke lingkungan eksternal dan data yang ada menjadi kunci. Sesi ini menggambarkan bagaimana staf Dinas Kesehatan memandang lingkungan kerja dalam konteks sistem kesehatan. Langkah yang dilakukan pertama kali adalah menyusun analisis situasi. Penyusunan ini menjadi hal yang mendasar untuk bahan Master Plan dan/atau Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Dalam konteks ini maka pertanyaan dasarnya adalah bagaimana menyusun analisis situasi yang baik. Apakah akan menggunakan data time-series, apakah harus menjangkau berbagai stakeholders dalam sistem kesehatan, dan juga bagaimana sistem pendanaan untuk kesehatan di wilayahnya.

Dosen Pengampu: Laksono Trisnantoro, Dwi Handono 

Learning Objectives:

  1. Menerangkan mengenai posisi analisis situasi dalam penyusunan master plan dan SKPD
  2. Mampu menganalisis situasi sektor kesehatan dalam penyusunan master plan dan SKPD

Referensi:

  1. Joice. P. 2015. Strategic Management in the Public Sector. Routledge Publication
  2. Posisi Analisa Situasi dalam Penyusunan Master Plan dan SKPD
  3. Draft Dokumen Master Plan Pembangunan Sektor Kesehatan Kota Balikpapan
  4. Rienke, A, W., Perencanaan Kesehatan untuk Meningkatkan Efektifitas Manajemen (Health Planning for Effective Management). 1994
  5. Duncan, S, G., Strategic Management of Health Care Organization. Blackwell.
  6. Alexander, Ernest R., 1988. Aproaches to Planning Introducing Current Planning Theories, Concepts and Issues. New York: Gordon And Breach Science Publishers.

Download: Modul Sinkronisasi RPJMD RPJMN


Sesi 3. Teori Perencanaan dan UU Perencanaan, Hubungan antara Master Plan dan Rencana Strategis SKPD – Kasus: Propinsi DIY

Deskripsi:

Proses perencanaan bukanlah sebuah proses yang sederhana. Dalam hal ini ada landasan hukum yang mengatur penamaan dan sistematika proses perencanaan. Di dalam hal ini ada UU Perencanaan Nasional (2005) yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan sektor kesehatan dan rencana strategis Dinas Kesehatan. Sesi ini akan membahas perbedaan kedua jenis perencanaan dengan kasus-kasus yang ada dan apa yang disebut sebagai RPJMN dan RPJMD di sektor kesehatan. Selanjutnya sesi ini akan fokus pada perencanaan sektor kesehatan di sebuah Kabupaten/Kota/Provinsi yang dapat disebut sebagai RPJMD kesehatan atau master plan sektor kesehatan

Dosen Pengampu: Dwi Handono

Learning Objectives:

  1. Memahami teori perencanaan dan UU perencanaan, hubungan antara master plan dan rencana SKPD
  2. Memahami konsep Perencanaan Pembangunan Sektor Kesehatan di Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk periode 5 dan 20 tahun

Referensi:

  1. Master Plan Pembangunan Sektor Kesehatan Kota Balikpapan
  2. UU No. 25 Tahun 2004
  3. Draft Dokumen Master Plan Balikpapan
  4. Draft Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Balikpapan
  5. RPJM Kesehatan
  6. Pedoman Penyusunan RPJMN 2010-2014
  7. RPJPK 2005-2025

Sesi 4. Perencanaan di Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota dan hubungannya dengan Dinas Kesehatan

Deskripsi:

Kuliah ke 4 ini membahas apa yang disebut sebagai Rencana Strategis Dinas Kesehatan sesuai dengan UU Perencanaan Nasional. Mengapa diperlukan rencana strategis? Sesuai dengan UU Perencanaan Nasional, setiap lembaga SKPD harus mempunyai Rencana Strategis. Sementara itu dipandang dari teori organisasi, sebuah lembaga perlu untuk mengembangkan diri untuk menuju masa depan yang lebih baik. Dalam usaha pengembangan diri untuk menjadi lebih maju, tidak hanya bertahan hidup, perencanaan strategis diperlukan. Konsep ini sebenarnya berasal dari lembaga swasta yang harus berjuang untuk tetap hidup. Namun saat ini lembaga-lembaga pemerintahan juga memerlukannya. Di UU Perencanaan Nasional sudah disebutkan mengenai sistematikanya. Sementara itu di berbagai referensi, banyak sekali ulasan mengenai Rencana Strategis untuk lembaga pemerintah.

Dosen Pengampu: Laksono Trisnantoro, Dwi Handono

Learning Objectives:

  1. Menerangkan perencanaan di pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan hubungannya dengan dinas kesehatan
  2. Memahami peran dari perencanaan di pemerintah dengan dinas kesehatan
  3. Memahami Rencana Strategis untuk lembaga pemerintahan

Bahan Bacaan: Local Government Management Guide: Strategic Planning

Referensi:

Perencanaan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan


Sesi 5. Prinsip-Prinsip Penyusunan Rencana Strategis Lembaga-Lembaga Kesehatan dan Manajemen Perubahan

Deskripsi:

Dengan adanya BPJS dan UU Pemerintahan Daerah, saat ini terjadi perubahan besar dalam system kesehatan. Perubahan besar ini tentunya perlu dicermati dan dimasukkan dalam Rencana Strategis lembaga-lembaga kesehatan. Dalam penyusunan rencana strategis ini diperlukan suatu pemikiran kuat untuk menyusun sebuah rencana jangka menengah yang berisi perubahan-perubahan yang signifikan untuk Dinas Kesehatan. Kuliah ke 5 ini berusaha membahas aspek manajemen perubahan dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan.

Dosen Pengampu: Dwi Handono

Learning Objectives:

  1. Memahami prinsip dari penyusunan rencana strategis lembaga kesehatan
  2. Memahami prinsip dari manajemen perubahan 3. Mampu menyusun rencana strategis lembaga dalam sektor kesehatan

Referensi:

  1. P. 2015. Strategic Management in the Public Sector. Routledge Publication
  2. Konsep Manajemen Stratejik
  3. Menulis dan Menyajikan Dokumen Rencana Stratejik
  4. Manajemen Stratejik Sektor Publik
  5. RPJP Kesehatan 2005-2025

Sesi 6. Penyusunan Misi dan Visi

Deskripsi:

Kuliah ini membahas misi organisasi sebagai kalimat yang menggambarkan tujuan didirikannya organisasi tersebut. Mengapa Dinas Kesehatan ada, mempunyai tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Kuliah ini juga membahas Visi yang tidak hanya sebuah ide atau mimpi belakan. Visi, sekaligus sebuah gambaran mengenai masa depan dan masa sekarang; menghimbau dengan dasar logika dan naluri, secara bersama-sama; Visi mempunyai nalar, dan memberi ilham, secara bersamaan akan menyiratkan harapan dan kebanggaan kalau dapat diselesaikan.

Dosen Pengampu: Laksono Trisnantoro, Dwi Handono

Learning Objectives:

  1. Memahami prinsip dari penyusunan misi dan visi
  2. Mampu menyusun misi dan visi dalam lembaga 3. Memahami hubungan visi, misi, dan strategi

Bahan Bacaan: Analisis Misi Dinas Kesehatan, Analisis Sinkronisasi Misi RPJMD-Renstra, Analisis Sinkronisasi Visi RPJMD

Referensi:

Joice. P. 2015. Strategic Management in the Public Sector. Routledge Publication


Sesi 7. Indikator Performance Lembaga Non-Profit

Deskripsi:

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk (1) masukan, (2) proses; (3) keluaran, (4) hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Salah satu tool yang banyak digunakan dalam menyusun indikator kinerja tersebut adalah dengan menggunakan Logical Framework. Dalam kuliah ini, selain prinsip dasar, juga membahas bagaimana implementasi Logical Framework tersebut dalam menyusun indikator performance lembaga non profit

Dosen Pengampu: Laksono Trisnantoro, Dwi Handono

Learning Objectives:

  1. Memahami prinsip indikator performance dari lembaga non-profit
  2. Mampu menyusun indikator performance lembaga

Referensi:

Indikator Performance Lembaga Non Profit


Sesi 8. Analisis SWOT dan Isu-isu Pengembangan

Deskripsi:

Setelah Visi dan Misi dirumuskan, tantangan selanjutnya adalah bagaimana cara mewujudkannya? Untuk menjawab tantangan tersebut, pimpinan lembaga harus mengetahui kekuatan dan kelemahannya, serta tantangan dan peluang yang ada. Upaya untuk itu dilakukan melalui Analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian dapat diidentifikasi isu-isu pengembangan lembaga. Dalam kuliah ini, selain pemahaman konsep dasar, juga membahas analisis SWOT dan mengimplementasikannya sebagai dasar dari isu pengembangan lembaga.

Dosen Pengampu: Dwi Handono

Learning Objectives:

  1. Memahami analisis SWOT
  2. Mampu menganalisis SWOT dari lembaga
  3. Menjadikan SWOT sebagai dasar dari isu pengembangan lembaga

Referensi:

Joice. P. 2015. Strategic Management in the Public Sector. Routledge Publication


Sesi 9. Strategi dan Program 5 Tahunan

Deskripsi:

Berdasarkan Isu-isu Pengembangan yang telah diidentifikasi pada kuliah sebelumnya, selanjutnya dapat dikembangkan berbagai strategi yang dibutuhkan. Strategi yang telah dirumuskan tersebut kemudian menjadi dasar bagi penyusunan program 5 tahunan. Bagaimana mengembangkan strategi dan menyusun program 5 tahunan tersebut dibahas dalam kuliah ini.

Dosen Pengampu: Dwi Handono

Learning Objectives:

  1. Menerangkan kepentingan dari strategi dan program 5 tahun
  2. Mampu menyusun strategi dan program 5 tahunan

Referensi:

Joice. P. 2015. Strategic Management in the Public Sector. Routledge Publication


Sesi 10. Struktur Organisasi/Jabatan Struktural Fungsional

Deskripsi:

Dari aspek fungsi manajemen, setelah “planning” fungsi selanjutnya adalah “organizing.” Berdasarkan perspektif ini, bagaimana pengorganisasian (struktur organisasi) lembaga tergantung dari apa yang diinginkan dalam perencanaan. Dalam konteks praktis, dasar penyusunan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kuliah ini membahas semua itu baik dari aspek teoritis maupun aspek regulasi yang ada.

Dosen Pengampu: Dwi Handono

Learning Objectives:

  1. Menerangkan mengenai struktur organisasi/jabatan struktural fungsional
  2. Mampu menyusun struktur organisasi dalam sektor kesehatan

Referensi:

  1. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sesi 11. Penyusunan Program Tahunan: Memadukan Kegiatan-Kegiatan dengan Sumber yang Berbeda-beda

Deskripsi:

Program 5 tahunan harus dijabarkan secara rinci dalam program tahunan termasuk besaran biaya dan sumber pembiayaannya. Dalam situasi ini, perencana dituntut untuk mengidentifikasi semua sumber pembiayaan yang memungkinkan. Tujuannya agar semua program dapat dibiayai dengan berbagai sumber pembiayaan yang berbeda-beda. Bagaimana mengupayakan semua itu dibahas dalam kuliah ini.

Dosen Pengampu: Laksono Trisnantoro, M. Faozi Kurniawan

Learning Objectives:

  1. Menerangkan langkah dalam penyusunan program tahunan
  2. Mampu menyusun program tahunan dengan sumber yang berbeda
  3. Menerangkan berbagai sumber-sumber dana yang tersedia

Referensi:

  1. Modul: Penyusunan Program & Penganggaran
  2. Desentralisasi Kesehatan dan Reposisi Peran Pusat dan Daerah
  3. Sumber-Sumber Pendanaan Kesehatan
  4. Dana Dekonsentrasi & Dana Tugas Pembantuan
  5. Kebijakan Dana Alokasi Khusus TA. 2017
  6. Anggaran Kesehatan
  7. Petunjuk Teknis BOK 2017
  8. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan 2017
  9. SPM
  10. Juknis SPM
  11. PP. 7 Th. 2008 Dana Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan
  12. PP. 55 Th. 2005 Dana Perimbangan
  13. UU. No. 33 Th. 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah
  14. PP No. 8: Musrenbang
  15. PP No. 19/2010: Kewenangan Gubernur

Sesi 12. Sumber-sumber Anggaran dan metode Penyusunan Anggaran

Deskripsi:

Perencanaan dan penganggaran merupakan kegiatan yang tak terpisahkan. Secara makro, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25 Tahun 2004) selalu disandingkan dengan  UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Secara praktis, perencanaan anggaran pemerintah harus mengacu pada ketentuan tersebut termasuk berbagai peraturan turunannya yang selalu berubah setiap tahunnya.

Dosen Pengampu: M. Faozi Kurniawan

Learning Objectives:

  1. Menerangkan konsep perencanaan anggaran
  2. Mampu menyusun anggaran dalam sektor kesehatan

Referensi:

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara