Pada Rabu (18/12/2018), telah diselenggarakan Workshop Update Kurikulum Minat KMPK Sesi 1: Implikasi Reformasi Sistem Kesehatan yang ditujukan untuk para Dosen Pengampu dan Pengajar Minat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan (KMPK) – S2 Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Acara ini diadakan secara hybrid di Gedung Tahir ruang U.25 A,B Lantai 2 Sayap Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas revisi kurikulum sesuai dengan regulasi terbaru Permendikbud Ristek 53/2023 yang mengubah jumlah SKS program Magister menjadi 54-72 SKS dengan durasi kuliah menjadi 18 bulan yang mana 1 SKS menjadi 45 jam. Workshop ini melibatkan berbagai pakar dan praktisi kesehatan, dengan fokus pada penguatan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan sektor kesehatan.

Diskusi workshop diawali dengan pembahasan mengenai dampak kebijakan terbaru terhadap struktur kurikulum. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD selaku Guru Besar Departemen HPM, menegaskan bahwa kurikulum baru dapat direncanakan untuk mulai diterapkan pada September 2025.

Sementara itu, dr. Lutfan Lazuardi, M.Kes., Ph.D selaku Kepala Departemen HPM, menyatakan bahwa pengajuan perubahan kurikulum dapat dilakukan pada tahun depan. Program ini dirancang berdasarkan kerangka kerja “health system building blocks,” yang membagi fokus pada empat area utama: Governance & Leadership melalui KMPK, Service Delivery melalui program MMR, Financing melalui KPMAK, dan Information System melalui SIMKES. Pendekatan ini menunjukkan komitmen KMPK untuk membangun kapasitas dan kompetensi di sektor kesehatan melalui pendidikan yang relevan dengan kebutuhan transformasi sistem kesehatan di Indonesia. Workshop ini juga menyoroti peran strategis Program Magister KMPK dalam melatih masyarakat, terutama regulator seperti Dinas Kesehatan melalui pendekatan yang terintegrasi.

Magister KMPK (Kesehatan Masyarakat dan Kebijakan Kesehatan) memiliki prospek yang sangat luas ke depannya yang mana menawarkan beragam peluang karir di berbagai sektor, seperti di dinas Kesehatan maupun di universitas. Program ini memberikan dasar yang kokoh bagi para mahasiswa yang ingin berkarir di bidang kesehatan, baik dalam pengembangan kebijakan, manajemen pelayanan kesehatan, maupun penelitian akademik. Tantangannya adalah bagaimana program KMPK ini dapat menjadi wadah yang efektif bagi mahasiswa untuk mencapai tujuan karir mereka masing-masing, dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan jaringan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di dunia kesehatan yang semakin kompleks.

Program transformasi Kemenkes yang masih terpusat dan belum menjangkau daerah menjadi tantangan besar dalam pelayanan Kesehatan di Indonesia. Banyak gerakan reformasi yang gagal, sehingga perlu dibangkitkan kembali melalui perkuliahan. Dalam konteks ini, Modul 3 tentang Transformasi Kesehatan dan Kebijakan Desentralisasi serta Modul 4 tentang Pendekatan Tematik dalam Transformasi Kesehatan, yang terdapat dalam SAP Mata Kuliah Reformasi Pelayanan Kesehatan pada semester 3, sangat relevan. Kedua modul ini memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan kesehatan dapat lebih efektif diterapkan, termasuk dalam mengatasi masalah kesehatan spesifik seperti Diabetes Mellitus (DM) atau penyakit jantung. Salah satu contoh penerapannya adalah penggunaan platform DASK yang mengintegrasikan data penelitian dan pengabdian masyarakat di berbagai tingkat pelayanan kesehatan, baik primer maupun sekunder. Pengembangan DASK di DIY memungkinkan data yang lebih terintegrasi dan dapat diakses secara luas. Dengan pendekatan transformasi ini, KMPK diharapkan dapat menjadi wadah untuk menciptakan kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran.

Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua selaku dosen di Departemen HPM, menyampaikan bahwa saat ini batas-batas antara berbagai sektor semakin kabur, terutama dalam konteks pembagian fokus dalam satu pusat pendidikan. Tren ini mengarah pada kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai peran yang sebelumnya terpisah, seperti yang terlihat pada sektor kesehatan. Sebagai contoh, di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), meskipun ada pemeriksaan kesehatan gratis yang melibatkan berbagai pihak, pelaksanaan kegiatan di lapangan masih terkotak-kotak dan sangat spesifik. Dalam konteks Magister KMPK (Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan), peran koordinasi menjadi hal yang sangat penting. Koordinasi yang efektif antar sektor dan pihak terkait adalah kunci untuk mengatasi berbagai tantangan dalam sistem pelayanan kesehatan, seperti kebingungan dalam pelaksanaan tugas spesifik dan kurangnya interoperabilitas antara Lembaga negara. Tanpa koordinasi yang baik, berbagai program dan kebijakan kesehatan yang ada akan terkotak-kotak dan sulit diimplementasikan secara menyeluruh. Magister KMPK berperan dalam membekali para profesionalnya dengan keterampilan untuk merancang kebijakan yang dapat meningkatkan koordinasi, sehingga pelayanan kesehatan yang lebih efisien, bermutu, dan terjangkau dapat tercapai, baik di tingkat pusat maupun daerah.

dr. Likke Putri, MPH, PhD, dosen di Departemen HPM juga menyampaikan bahwa pengembangan kurikulum KMPK bisa dengan mengadakan kuliah pakar yang melibatkan praktisi, serta mengembangkan hubungan dengan stakeholder di Dinas Kesehatan, NGO, dan akademisi untuk riset dan pengembangan. Meskipun struktur ilmu tetap disesuaikan dengan ketentuan kurikulum, kontennya bisa diserahkan pada pengelola KMPK untuk menyesuaikan dengan kebutuhan terkini. Inisiatif ini juga dapat melibatkan dosen Poltekkes untuk memperluas peluang belajar dalam bidang Health Policy. Selain itu, melibatkan pihak yang peduli pada isu kesehatan tertentu seperti penyakit penyakit KJSU dapat meningkatkan efisiensi dan solusi dalam menangani masalah tersebut. Hal ini akan memperkuat pengembangan riset dan kebijakan kesehatan yang relevan.

Sebagai rencana tindak lanjut, akan dilakukan pengembangan pada Modul 4 tentang Pendekatan Tematik dalam Transformasi Kesehatan yang merupakan bagian dari SAP Mata Kuliah Reformasi Pelayanan Kesehatan pada semester 3. Pertama adalah mencari pemateri yang sesuai dengan fokus dan expert dalam kasus-kasus tertentu seperti penyakit Diabetes Mellitus (DM) untuk memastikan materi yang disampaikan bersifat komprehensif dan relevan. Selain itu, untuk mendukung pengembangan dashboard yang mencakup berbagai topik penyakit, perlu dibentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengelola konten terkait. Tim ini akan memastikan bahwa materi yang disampaikan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan aplikatif sehingga dapat digunakan secara efektif dalam pembelajaran dan riset. Langkah-langkah ini sangat krusial untuk mendukung kualitas kurikulum dan riset yang terus berkembang di KMPK, serta untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan program pengajaran yang ada.

Secara keseluruhan, workshop Update Kurikulum Minat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan pada 18 Desember 2024 tidak hanya akan memperbaharui kurikulum pendidikan di bidang kesehatan, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian beberapa tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan, memperkuat kemitraan antar sektor, dan mendukung reformasi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, workshop ini diharapkan menjadi langkah penting menuju tercapainya SDG 3 (kesehatan yang baik dan kesejahteraan), SDG 4 (pendidikan bermutu), dan SDG 17 (kemitraan untuk mencapai tujuan).

Penyelenggara Acara : Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan, Health Policy and Management, FK-KMK UGM

Reporter: Fadliana Hidayatu Rizky Uswatun Hasanah