Reportase THE 19th POSTGRADUATE FORUM ON HEALTH SYSTEM & POLICY
Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM bersama Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM menyelenggarakan 19th Postgraduate Forum on Health System & Policy pada Selasa (17/5/2025) di Yogyakarta. Postgraduate Forum (PGF) on Health System and Policy merupakan forum kolaborasi akademik tingkat regional yang diinisiasi oleh Universitas Gadjah Mada, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan Prince of Songkla University pada 2007. Tema yang diangkat tahun ini yaitu “Policy and Action for Sustainable Healthcare 2030,” PGF diharapkan dapat menjadi platform bagi akademisi, mahasiswa, dan praktisi untuk bertukar gagasan terkait solusi berkelanjutan untuk menghadapi tantangan kesehatan.
Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc, Ph.D,FRSPH
Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc, Ph.D,FRSPH selaku Dekan FK-KMK UGM membuka kegiatan dengan menyampaikan bahwa keberlanjutan sistem kesehatan di masa mendatang bergantung pada kebijakan dan keputusan, serta aksi yang kita lakukan saat ini. PGF bukan hanya forum akademik melainkan forum untuk mentransformasi pengetahuan menjadi aksi dan aksi menjadi upaya keberlanjutan guna memperkuat sistem kesehatan dalam rangka transformasi kesehatan. Sistem kesehatan di seluruh dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, tantangan demografi, kegawatdaruratan, dan pandemi. Untuk mengatasinya, dibutuhkan solusi yang tidak hanya berupa solusi ilmiah, melainkan juga political will, leadership, strategic financing, resiliensi sistem dan adaptability.
dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D
dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D. selaku Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia (RI). Prof. Dante menegaskan bahwa pembangunan sistem kesehatan Indonesia kini berfokus pada upaya preventif, sebagaimana tercermin dalam slogan “sedia payung sebelum hujan”. Harapannya sistem kesehatan yang dibangun saat ini mampu melindungi masyarakat di masa mendatang. Perubahan iklim saat ini memberikan dampak besar terhadap sektor kesehatan. Prof. Dante menilai solusi bagi permasalahan sektor kesehatan tidak terbatas pada kesehatan saja, melainkan multi sektoral. Integrasi isu kesehatan ke dalam kebijakan lintas sektor seperti pertanian, infrastruktur, dan pendidikan menjadi sangat penting, terlebih dengan kolaborasi lintas negara. Di saat yang sama, penguatan sistem kesehatan yang berkelanjutan juga terus dilakukan, seperti penguatan laboratorium kesehatan masyarakat dan pemberdayaan puskesmas sebagai pelayanan kesehatan primer. Program cek kesehatan gratis yang dimulai tahun ini juga merupakan upaya preventif untuk menurunkan kasus kegawatdaruratan. Selain pencegahan, percepatan respons terhadap dampak perubahan iklim juga menjadi prioritas dengan didukung tenaga kesehatan cadangan dan peningkatan koordinasi lintas pemerintahan. Sementara itu, transformasi kesehatan yang telah dimulai pemerintah sejak 2022 merupakan pondasi dalam membangun ketahanan sistem. Prof. Dante menutup dengan mengajak semua pihak agar mengambil bagian dari upaya preventif saat ini demi melindungi kelompok rentan, menjaga keberlanjutan generasi mendatang, dan membangun sistem yang tangguh menghadapi tantangan masa mendatang.
Reporter: Mashita Inayah (PKMK UGM)
Setelah keynote address, forum dilanjutkan dengan sesi plenary pertama. Sesi plenary ini mengangkat topik “Innovations and Solutions for Sustainable Health Systems”. Pada sesi ini terdapat 5 pembicara yang dimoderatori oleh Andreasta Meliala, Dr. dr. DPH., MKes, MAS.
Materi sesi pertama disampaikan oleh Kristin Darundiyah, S.Si, MSc. PH selaku Ketua Tim kerja Pengamanan Limbah dan Radiasi, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan Indonesia. Kristin mengangkat topik “The Ministry of Health’s Strategy for Advancing Environmentally Friendly Healthcare Services” sebagai bentuk strategi Kementerian Kesehatan untuk memajukan pelayanan kesehatan yang ramah lingkungan. Kristin menjelaskan AMR dan perubahan iklim telah menjadi ancaman global akhir-akhir ini. Ketika digabungkan, keduanya memperburuk kerentanan dan mempercepat penyebaran penyakit. Pemerintah Indonesia telah mengamanatkan dalam peraturan dan strategi nasional 2020-2024 untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui pengendalian penggunaan antibiotik secara intensif dan beberapa inovasi untuk kesehatan lingkungan, seperti penggunaan WASH FIT, ME-SMILE, dan inisiatif lain yang menggunakan teknologi dan alat AI. Lebih lanjut, Kristin menggarisbawahi perlunya kolaborasi multisektor untuk mendorong upaya pengendalian AMR dan kesehatan lingkungan, serta strategi terpadu untuk meningkatkan sanitasi dan penggunaan kerangka hukum di seluruh Indonesia.
Prof. Dato’ Dr. Syed Mohamed Aljunid & Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK
Sesi kedua dibawakan oleh Prof. Dato’ Dr. Syed Mohamed Aljunid, selaku Professor Kebijakan & Ekonomi Kesehatan, di UKM & IMU, Malaysia. Aljunid mengangkat topik “Health Financing for Universal Health Coverage: Current and Future Challenges” untuk menampilkan kondisi terkini dan tantangan masa depan keuangan kesehatan untuk UHC. Aljunid menjelaskan bahwa UHC memastikan semua orang memiliki akses ke pelayanan kesehatan esensial tanpa kesulitan keuangan. Hal ini penting untuk mendorong pemerataan kesehatan dan meningkatkan hasil kesehatan populasi. Namun, untuk mencapai UHC, ada banyak perselisihan dan tantangan yang harus diatasi. Kapasitas fiskal yang terbatas, biaya out-of-pocket yang tinggi, dan mekanisme pendanaan yang terfragmentasi adalah beberapa tantangan, terutama dalam pembiayaan kesehatan untuk UHC. Di sisi lain, tantangan yang muncul, seperti meningkatnya PTM, populasi yang menua, pandemi, dan krisis, dapat membalikkan keadilan kesehatan dan memperdalam kesenjangan. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan harus lebih menaruh perhatian pada UHC yang harus dicapai dengan keuangan yang bijaksana. Aljunid menutup dengan pernyataan bahwa pendekatan strategis dan inisiatif inovatif harus diambil untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.
Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK
Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan Indonesia melanjutkan sesi dengan materi bertajuk “Aligning UHC with Preventive and Primary Care in Indonesia’s National Health Insurance” sebagai bentuk penyelarasan UHC dengan perawatan preventif dan primer dalam Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Di Indonesia, paradigma yang selama ini dianut adalah bahwa masyarakat miskin tidak boleh sakit, namun sejak adanya BPJS Kesehatan, masyarakat miskin tidak perlu membayar jika sakit dan berobat. Itulah fungsi utama BPJS yang dicanangkan sejak 2004. Secara rinci, BPJS memiliki 3 fungsi, yaitu: Strategic Purchasing, Revenue Collection, dan Risk Pooling. BPJS Kesehatan sedang mengupayakan transformasi mutu dengan tiga indikator: lebih mudah, lebih cepat, dan non diskriminasi. Pemanfaatan BPJS meningkat signifikan dalam 10 tahun terakhir yakni sekitar 1,6 milyar rupiah. Dengan selisih yang sangat besar tersebut, BPJS berupaya untuk menggalakkan pelayanan yang lebih preventif dan promotif terhadap masyarakat, khususnya untuk deteksi dini penyakit diabetes melitus tipe 2, hipertensi, dan kanker. BPJS juga mengembangkan Mobile JKN dengan fitur baru bernama BUGAR untuk membantu penyediaan layanan kesehatan digital bagi seluruh masyarakat. Ada pula beberapa inovasi yang digagas BPJS untuk semakin membantu pencapaian UHC di Indonesia. Pada 2024, BPJS Kesehatan berhasil meraih ISSA Good Practice Award.
Prastuti Soewondo, S.E., M.P.H., PhD
Sesi keempat dibawakan oleh Prastuti Soewondo, S.E., M.P.H., PhD selaku Staf Khusus Keuangan Kesehatan. Prastuti membawakan topik “Strategic Health Financing for System Sustainability in an Era of Global Realignment” terkait strategi pembiayaan kesehatan untuk sistem yang berkesinambungan di era penyelarasan global. Pengeluaran sektor kesehatan Indonesia yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia, dengan hanya 2,7 per PDB pada 2024. Dengan adanya beberapa masalah kesehatan yang muncul di Indonesia, pembiayaan kesehatan menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah dalam masa jabatannya. Pembiayaan kesehatan telah dimasukkan ke dalam ketahanan transformasi sistem kesehatan yang baru saja diperkenalkan sebagai pilar keempat. Pemerintah Indonesia bekerja dengan pembiayaan inovatif untuk sistem kesehatan yang berkelanjutan, seperti mobilisasi sumber daya non-tradisional, berorientasi pada hasil, model pembagian risiko, keberlanjutan dan efisiensi, serta fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Pembiayaan inovatif ini digunakan untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan kesehatan, meningkatkan keberlanjutan, mendorong efisiensi dan akuntabilitas, mendukung UHC, dan mengatasi tantangan lainnya. Prastuti menyampaikan bahwa terdapat agenda yang berkolaborasi dengan World Bank dan membentuk 3 tingkat sumber daya PFM.
Dr. dr. Darwito, S.H., Sp.B.Subsp.onk. (K)
Pembicara terakhir, Dr. dr. Darwito, S.H., Sp.B.Subsp.onk. (K) selaku Direktur Utama RS Akademik UGM, menyampaikan materi tentang Upaya Green Hospital di Indonesia. Darwito menyampaikan RSA UGM berupaya mengimplementasikan beberapa hasil penelitian lingkungan. Pertama, pemanfaatan air untuk kebutuhan industri (pelayanan kesehatan). Inisiatif ini menggunakan sistem GAMA Rain, program vokasional di UGM. Rumah sakit memanfaatkan kolam resapan untuk pengolahan air limbah dan air perkolasi untuk menyiram tanaman di sekitar rumah sakit. Kedua, rumah sakit memanfaatkan pembangkit listrik mikrohidro dari tekanan air untuk penerangan taman dan panel surya untuk sumber energi rumah sakit. Ketiga, rumah sakit memiliki sistem pengelolaan limbah organik dengan biokonversi maggot. Hasilnya adalah kompos organik untuk pupuk di kebun rumah sakit. Keempat, rumah sakit menggunakan kolaborasi dan integrasi untuk pengembangan kewirausahaan gizi dengan akademisi, industri, dan masyarakat.
Setelah sesi materi, beberapa tamu undangan dan narasumber memberikan tanggapan untuk materi yang telah disampaikan. Prof Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD menyampaikan bahwa Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada satu sumber pendanaan untuk sistem pelayanan kesehatannya, begitu pula dengan negara lain, seperti BPJS Kesehatan. Pembicara sebelumnya, Prastuti, telah menyampaikan pentingnya mencari sumber pendanaan lain untuk mendanai sistem pelayanan kesehatan.Jika dibandingkan 30 tahun yang lalu, situasi dunia kini lebih rumit dan isu kesehatan yang berkaitan dengan perubahan iklim meningkatkan potensi perkembangan penyakit yang lebih membutuhkan pendanaan. Pendanaan sistem kesehatan yang inovatif menjadi kunci untuk mencapai UHC.
Prof. Dr. Supasit Pannarunothai, DTM&H., MSc., PhD juga menambahkan bahwa kini merupakan saat bagi para generasi muda untuk memaksimalkan potensi penelitian dan menemukan mekanisme pendanaan baru untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan di dunia. Prof. Dato’ Dr. Syed Mohamed Aljunid menggarisbawahi pentingnya melakukan pemetaan sumber-sumber pendanaan dan peruntukannya dengan berbagai institusi yang terlibat. Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK menanggapi bahwa BPJS Kesehatan telah membagi tugas dengan Kementerian Kesehatan dan institusi terkait lainnya untuk mendefinisikan hal ini.
Sesi ditutup dengan salah satu peserta yang membagikan hasil rangkumannya atas sesi ini dan pemberian kenang-kenangan kepada seluruh narasumber dan moderator.
Reporter: Sensa Gudya Sauma Syahra dan Alif Indiralarasati (PKMK UGM)
Pada sesi 2 The 19th Postgraduate Forum (PGF) topik yang diskusikan mengenai Strengthening Community and Preventive Health Approaches bersama lima pembicara diantaranya:
- Maarten Kok – Assistant Professor, Erasmus University Rotterdam & VU Amsterdam
- Quazi Monirul Islam – Prince of Songkla University, Former WHO Director
- Dr. Tuti Ningsih Mohd Dom – Dean Faculty of Dentistry, Universiti Kebangsaan Malaysia
- Tippawan Liabsuetrakul, MD., Ph.D – Director WHO Collaborating Centre, Prince of Songkla University
- Prof. Dr. Mohd Fairuz Ali – Family Medicine Consultant, Faculty of Medicine, Universiti Kebangsaan Malaysia
Sesi plenary 2 dimoderatori oleh dr. Likke Prawidya Putri, MPH., PhD dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Kesehatan di Universitas Gadjah Mada.
Dr. Maarten Kok
Pembicara pertama adalah Dr. Maarten Kok yang membahas tentang “Can AI Help Us Decide? Are More Expensive Medicines Worth It”. Dalam presentasi ini, Dr Maarten menceritakan beberapa studinya di Indonesia. Salah satunya menjelaskan tentang sejarah dari pelaksanaan universal health coverage di Indonesia yang menghasilkan jaminan kesehatan nasional sebagai aset politik presiden. Kemudian, studi keduanya menunjukkan capaian dari UHC yang diharapkan untuk dapat memeratakan akses pelayanan kesehatan. Namun, terdapat tantangan untuk memperluas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memastikan sistem yang terjangkau. Dari hasil penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa biaya dari obat tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas dari pelayanan. Dari hasil tinjauan sistematik juga menunjukkan bahwa di Indonesia masih memberikan obat dengan harga yang murah khususnya di publik sektor tetapi memiliki kualitas bagus. Studi Dr Maarten terkait AI, dia menunjukkan bahwa tinjauan sistematik dengan AI dapat menghasilkan publikasi yang tidak relevan dengan tujuan penelitian. Dari 10 AI yang diinvestigasi menunjukkan pula bahwa terdapat banyak studi yang terlewatkan dalam proses tinjauan sistematik.
Prof. Quazi Monirul Islam
Dari seluruh studi yang dilakukan Dr Maarteen, dapat disimpulkan bahwa tujuan Indonesia melaksanakan UHC memiliki dampak pada penyediaan obat yang terjangkau dengan kualitas baik. Sementara itu, AI tidak bisa menjadi alat utama dalam melakukan penelitian.
Pembicara kedua adalah Prof. Quazi Monirul Islam dari Prince of Songkla University, Former WHO Director yang membahas tentang “Challenges and Priorities of Public Health in 21st Century: Can we achieve SDGs?”. Prof Quazi menjelaskan bahwa terdapat beberapa aspek transisi yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Pertama perubahan epidemiologi, yang mempengaruhi penyakit menular dapat menjadi penyakit tidak menular. Sementara itu, penyakit tidak menular memiliki pengaruh besar terhadap kematian di dunia, mencapai 76%. Penanganan penyakit tidak menular sendiri berpengaruh besar dari tahapan preventif dengan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi. Kesehatan masyarakat dipengaruhi pula oleh faktor demografi mengenai angka kematian dan harapan hidup. Faktor demografi memiliki pengaruh penting untuk memastikan seluruh generasi, khususnya yang masih muda dapat memiliki kualitas hidup yang baik pada masa lanjut usia. Di sisi lain, kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh kondisi migrasi masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Faktor ini dapat berisiko pada penyebaran penyakit menular. Prof Quazi juga menjelaskan terdapat perubahan iklim yang baru-baru ini mempengaruhi kesehatan masyarakat sehingga sistem kesehatan perlu memiliki strategi untuk mengurangi dampak negatif yang dua hasilkan.
Pembicara ketiga adalah Prof. Dr. Tuti Ningsih Mohd Dom mengenai Resilience in Health Systems: Why Sustainable Financing Must Include Dental Care. Prof Tuti menjelaskan 3.7 orang di dunia yang memiliki penyakit mulut yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Prof Dr Tuti menjelaskan permasalahan mulut ini memiliki risiko besar terhadap penyakit tidak menular dan penyakit menular. Sayangnya, risiko yang besar tersebut tidak membuat perawatan mulut menjadi bagian terpenting dalam kesehatan masyarakat ataupun sistem kesehatan. Perawatan mulut ataupun gigi masih dilihat sebagai kebutuhan kesehatan yang tidak mendesak dan membutuhkan biaya besar sehingga dapat mengakibatkan OOP. Dibutuhkan strategi kebijakan yang integrasi untuk mendorong perawatan gigi dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. WHO merekomendasikan empat aksi prioritas yang berkaitan dengan UHC dan dental care. Strategi ini perlu dilakukan karena pelayanan gigi juga memiliki pengaruh besar terhadap ketahanan dari sistem kesehatan.
Prof. Tippawan Liabsuetrakul, MD, Phd
Pembicara keempat adalah Prof. Tippawan Liabsuetrakul, MD, Phd mengangkat topik “Communication Strategies and Community Engagement for Sustainable Healthcare”. Prof. Tippawan menyampaikan pentingnya strategi komunikasi dan keterlibatan komunitas dalam layanan kesehatan yang berkelanjutan. Prof. Tippawan menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat lokal harus menjadi hal yang penting dalam setiap intervensi kesehatan, mengingat konteks sosial dan sumber daya lokal yang berbeda-beda. Komunitas tidak hanya dipahami sebagai entitas geografis, tetapi juga sebagai kelompok dengan kepentingan dan nilai bersama. Untuk itu, kerangka interactive Evidence to Decision (iEtD) dari WHO diperkenalkan sebagai alat bantu dalam merancang kebijakan yang mempertimbangkan bukti ilmiah, nilai-nilai masyarakat, keadilan, hingga sumber daya yang dibutuhkan. Prof. Tippawan juga memperkenalkan model Social Behaviour Change Communication (SBCC) yang mengacu pada kerangka Socio-Ecological Model. Social Behaviour Change Communication (SBCC) merupakan pendekatan strategis yang digunakan untuk mendorong perubahan perilaku individu maupun sosial melalui pemahaman hubungan antara manusia dan lingkungannya. Melalui dua studi kasus yang dipresentasikan yaitu peningkatan cakupan vaksinasi di Bangladesh dan penguatan vaksin COVID-19 di wilayah perbatasan selatan Thailand terlihat bahwa kolaborasi antara akademisi, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menyusun strategi yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga dapat diterima secara sosial. Materi ini memperkaya diskursus akademik terkait praktik komunikasi kesehatan yang berbasis bukti dan kontekstual, serta membuka peluang kolaborasi lintas negara dalam pengembangan intervensi yang adaptif terhadap kebutuhan komunitas lokal.
Pembicara terakhir adalah Assoc. Prof Dr Mohd Fairuz bin Ali dari Universiti Kebangsaan Malaysia yang membahas tentang “Universal Health Coverage (UHC) for the Aging Population: Optimising Preventive Care for Older Patients at Primary Care”. Prof. Dr. Mohd Fairuz bin Ali (Universiti Kebangsaan Malaysia) menggarisbawahi urgensi penguatan layanan kesehatan primer dalam menghadapi tantangan populasi lansia yang terus meningkat. Diperkirakan pada 2050, jumlah penduduk dunia berusia 65 tahun ke atas akan mencapai 1,6 miliar, dengan hampir 60% di antaranya berada di Asia. Kondisi ini menuntut transformasi sistem kesehatan, terutama di negara berpendapatan rendah dan menengah, untuk memastikan tercapainya cakupan kesehatan secara universal atau Universal Health Coverage (UHC) yang inklusif bagi kelompok lansia. Dr. Fairuz menekankan bahwa layanan primer merupakan fondasi UHC yang mencakup promosi kesehatan, deteksi dini, rehabilitasi, serta perawatan jangka panjang yang terintegrasi dan berpusat pada pasien. Ia memperkenalkan pendekatan Integrated Care for Older People (ICOPE) dari WHO yang menitikberatkan pada pemeliharaan kapasitas fungsional lansia melalui asesmen komprehensif, rencana perawatan individual, dan intervensi yang terkoordinasi. Tantangan besar seperti keterbatasan tenaga medis, kesenjangan pelatihan, dan fragmentasi layanan sosial-medis, memerlukan strategi bottom-up yang melibatkan komunitas, pengasuh, dan kebijakan nasional yang berpihak pada lansia. Promosi kesehatan dan upaya pencegahan harus menjadi pilar utama dalam sistem layanan kesehatan, guna mendukung terwujudnya proses penuaan yang sehat. Selain itu, tenaga kesehatan di layanan primer perlu diberdayakan, dibekali pelatihan yang memadai, dan didukung secara sistematis agar mampu memberikan pelayanan yang menyeluruh dan berpusat pada individu, khususnya bagi populasi lanjut usia yang kian meningkat.
Sesi diakhiri dengan diskusi tanya jawab, dimana empat peserta menyampaikan pertanyaan kepada pembicara, dan selanjutnya ditutup secara resmi oleh moderator.
Reporter : Tri Muhartini dan Karlina Dewi Sukarno (PKMK UGM)
